Wednesday, September 20Memberikan Berita Yang Independen,Mencerdaskan Dan Menginspirasi

Sosialisasi KSWP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Share

Palembang (JettNews.com) –  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Kep. Babel melaksanakan sosialisasi Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Berbasis Teknologi Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. KSWP menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara online oleh Kantor Perizinan Terpadu di seluruh Indonesia melalui internet, untuk memastikan bahwa pemohon ijin, seperti pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan lain-lain, telah memiliki  Keterangan Status Wajib Pajak yang valid. 

Ada 2 kriteria yang menentukan NPWP dapat dinyatakan valid : 1) nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan 2) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSWP sendiri dilaksanakan sebagai amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang wajib dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan Ham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri terhadap layanan publik yang terdapat pada kementerian-kementerian tersebut.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak  kerja sama tersebut akan menguntungkan karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang cukup rendah. Dengan pemberlakukan KSWP pada layanan publik yang dilaksanakan badan perijinan di pemerintah daerah akan membuat masyarakat pemohon ijin diharuskan untuk patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya. “Ijin baru diberikan jika pemohon sudah mematuhi kewajiban perpajakannya.” Ungkap Dahlan Saleh selaku Plt. Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, Rabu (28/12).

Sosialisasi yang dihadiri oleh Kapala DPMPTSP Kota Palembang, Ahmad Zazuli, serta pejabat eselon di lingkungan DPMPTSP Kota Palembang ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mempererat kerjasama Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang, sekaligus memperkenalkan sistem baru yang dimiliki dirjen pajak kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selaku SKPD yang memiliki kewenangan dalam memberikan perijinan di Kota Palembang. Tak kurang 52 Perijinan dan Non Perijinan yang menjadi kewenangan BPM-PTSP Kota Palembang. (Ril)

Editor : Eka

Leave a Reply