Thursday, July 20Memberikan Berita Yang Independen,Mencerdaskan Dan Menginspirasi

Pastikan UMK Palembang Rp 2,4 Juta

Share

Palembang (Jettnews) – kabar gembira bagi pekerja di Kota Palembang, dipastikan upah minimum kota (UMK) untuk regional Kota Palembang naik sebesar RP 2.484.000 ditahun 2017 mendatang.

Kepastian kenaikan UMK ini mulai akan diberlakukan per 1 Januari 2017 mendatang, setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, Senin (21/11/2016) mengumumkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dengan nomor 693/KPTS/DISNAKERTRANS/2016 dan rujukan keputusan Walikota melalui surat edarannya dengan nomor 01/SE/Disnaker/2017.
“Sesuai hasil kesepakatan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan beberapa serikat buruh di Palembang, untuk UMK Palembang per Januari 2017, Rp 2.484.000,” ungkap Kepala Disnaker Kota Palembang Yanuarpan.

Artinya, diwajibkan perusahaan yang beroperasi di Kota Palembang untuk mentaati aturan tersebut.

‘Akan ada sangsinya jika perusahaan tidak mematuhi,” tegasnya.

Untuk memastikan UMK ini ditaati, kata Yanuarpan, pihaknya melalui bidang pengawasan Disnaker akan melakukan pemantauan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Palembang, Nawawai, ST melalui Kepala Seksi (Kasi) Keselamatan Tenaga Kerja, Firmansyah menyampaikan, setelah resmi diumumkan, selanjutnya pihaknya akan melakukan pengawasan terkait dengan kenailan UMK.

“Dalam waktu satu bulan ini kita akan melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Firman menerangkan, bagi perusahaan yang tidak menerapkan aturan yang dikeluarkan Walikota ini, maka ada sanksi yang akan diberikan sesua dengan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, Pasal 90 ayat (1) tentang pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral, UMS).

“Jika ada yang melanggar, maka ada ancaman sampai dengan sanksi pidana,” ulasnya.

Leave a Reply