Thursday, July 20Memberikan Berita Yang Independen,Mencerdaskan Dan Menginspirasi

Mantan Direktur PT KT diciduk

Share

Palembang (Jettnews.com) –  Mantan Direktur PT KT yakni KMT diciduk petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka, Mei 2016 lalu, Kanwil DJP Sumatera Selatan (sumsel) dan Kep. Bangka Belitung (Babel) melalui KPP Pratama Bangka memperpanjang masa penyanderaan dan pemindahan tempat penyanderaan KMT.

Ditjen Pajak terpaksa melakukan upaya penyanderaan atau gijzeling terhadap wajib pajak (WP) ini karena tidak sanggup membayar tunggakan pajak sebesar Rp38,5 miliar kepada negara.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel Babel M Ismiransyah M Zain melalui Kepala Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Ibrahim mengatakan upaya itu dilakukan agar WP melunasi hutangnya namun tidak ada itikad baik akhirnya dilakukan perpanjangan penyanderaan selama 6 bulan dan KMT saat ini ditempatkan di Rutan (rumah tahanan) Cabang Sungailiat di Muntok, Kabupaten Bangka Barat

“Dirinya diperpanjang masa penyanderaanya dikarenakan sampai dengan tanggal 24 November 2016 KMT belum melunasi utang pajaknya dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak tersebut” ungkapnya dalam laporan resmi Ditjen Pajak Sumsel Babel Minggu (27/11).

PT KT ini adalah perusahaan yang bergerak dalam penambangan dan pengolahan pasir timah di Bangka Tengah. Sebelumnya Petugas sudah melakukan proses penagihan sesuai prosedur, berupa surat teguran dan surat paksa, namun tidak ditanggapi oleh WP.

Dikatakannya, upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

“Tindakan penagihan aktif tidak hanya berhenti sampai penyitaan dan pelelangan. Apabila Wajib Pajak masih tidak melunasi utang pajaknya, proses akan ditingkatkan ke blokir rekening, pencegahan, bahkan hingga penyanderaan (gijzeling) seperti yang sudah di lakukan sebelumnya” ucapnya

Semua kegiatan tersebut, lanjutnya dilakukan sebagai wujud penegakan hukum (law enforcement) agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan pengelakan pembayaran pajak.

” Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  Negara  dan untuk  itu  DJP mengajak  seluruh  masyarakat  untuk mengambil  bagian bergotong  royong dalam  mendanai pembangunan  nasional  dengan  menghitung,  membayar  dan  melaporkan pajak secara jujur dan akurat” tukasnya

(H.r)

Editor : wahyu

 

Leave a Reply