Wednesday, August 23Memberikan Berita Yang Independen,Mencerdaskan Dan Menginspirasi

Berdaulat Dengan Rupiah

Share

Jakarta (jettnews.com) -Setiap negara memiliki mata uang masing-masing dan di Indonesia mata uangnya adalah rupiah yang harus dihargai. Setiap mata uang memiliki nilai tukar,kedaulatan rupiah dituangkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor II/DKSP/2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait mulai banyaknya wisatawan asing datang ke Indonesia, dan disejumlah daerah perbatasan, Bank Indonesia meminta setiap transaksi yang dilakukan oleh siapa saja di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia menghimbau seluruh masyarakat agar memperlakukan rupiah dengan baik sebagai alat untuk bertransaksi.

Bank Indonesia menegaskan uang rupiah merupakan lambang kedaulatan negara yang memiliki status setara dengan bendera merah putih serta lagu kebangsaan indonesia raya. Oleh sebab itu, transaksi yang dilakukan oleh siapa saja yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah.

Menurut Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Selat Makassar beberapa waktu lalu disebabkan didaerah tersebut tidak ditemukan mata uang rupiah dan juga Sering kita temukan di daerah tapal batas negeri contohnya saja di perbatasan Kalimantan, misalnya. Kami tegaskan NKRI harga mati. Tapi di sana, Malaysia kasih harga “miring”. oleh sebab itu, Bank Indonesia menegaskan transaksi yang dilakukan di Indoensia wajib menggunakan rupiah.

Bank Indonesia (BI) mendorong  pengusaha melakukan transaksi di dalam negeri dengan menggunakan rupiah. Ini untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kita.

“Jangan transaksi di luar negeri, misalnya di Hongkong. Sementara proses penyelesaiannya di dalam negeri,” kata Ronald Waas, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di kantor Perwakilan BI Semarang.

Sebab BI ingin meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di dalam negeri. Apalagi infrastruktur di dalam negeri tersedia. Jadi kenapa harus melakukan transaksi di luar negeri. Tidak di dalam negeri.  “Ini sesuai Nawacita ke-6,” jelasnya.

Diharapkan, peningkatan produktivitas di dalam negeri ini selain mendorong ekonomi bisa lebih efisien dan meningkatkan daya saing.

Selain itu, Bank Indonesia berharap masyarakat untuk memperlakukan rupiah dengan baik, yakni dengan cara tidak meremas, melipat dan mencoret, sebab biaya mencetak dan menjaga kondisi uang rupiah tersebut cukup mahal.

editor : RAS

 

Leave a Reply