Monday, June 26Memberikan Berita Yang Independen,Mencerdaskan Dan Menginspirasi

Lancarkan Amnesti Pajak

Share

Jakarta (JettNews) – Penyidik Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara pada hari ini telah menerima Surat Hasil Penelitian Berkas Perkara Pidana yang dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan tersangka DS, MS alias RS, dan SM. Ketiganya terkait dengan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kanwil DJP Jakarta Utara atas Wajib Pajak CV PMM, PT BLML dan PT JSMP. Ketiga perusahaan ini terdaftar di wilayah administratif Kanwil DJP Jakarta Utara.

Ketiga tersangka tersebut secara sengaja telah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 103.849.629.790,-. Perbuatan ketiga tersangka ini melanggar Pasal 39A huruf a. Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus CV PMM, PT BLML dan PT JSMP ini dapat menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk tidak lagi bermain-main dengan hukum perpajakan Indonesia.

Sejalan dengan itu, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel) terus melakukan upaya penegakan hukum. Selama tahun 2016 saja sudah 20 Wajib Pajak yang dilakukan Bukti Permulaan, 3 Wajib Pajak yang dilakukan penyanderaan (gijzeling) dan yang teranyar yaitu sidang putusan terhadap Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak PT. FTP. Tidak hanya berhenti disitu saja, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel melalui Kantor Pelayanan Pajak terus melakukan kegiatan lelang barang hasil sitaan secara simultan.

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan pajak terutang serta menyampaikan dan melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.

Untuk Wajib Pajak yang merasa belum benar dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya atas tahun pajak 2015 kebawah, dipersilakan untuk segera mengikuti program Amnesti Pajak, tetapi dalam mengikuti Amnesti Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan harta kekayannya secara jujur baik jumlah harta maupun nilai harta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Editor : Eka

Leave a Reply